Anggota komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan tujuan tim kunjungan kerja spesifik komisi XI ke Mojokerto ialah ingin melihat bagaimana fungsi pembinaan UMKM yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan korporatisasi, perluasan kapasitas dan bantuan akses pembiayaan. Serta melihat pula bagaimana ekosistem UMKM binaan tersebut terutama dalam akses permodalan.

 

"Yang tadi kami temukan di lapangan adalah mereka masih mendapatkan akses perkreditan dengan bunga yang relatif tinggi belum menggunakan bunga KUR. Sebab BPR belum bisa menyalurkan dan kami minta supaya dikaji oleh OJK untuk BPR yang sudah terbukti melakukan pembinaan, agar bisa memberikan dana murah dalam bentuk KUR supaya mereka bisa keluar dari pembiayaan non formal terutama rentenir," kata Andreas saat memimpin kunjungan kerja meninjau gerai UMKM didampingi oleh kepala Regional OJK Jatim, perwakilan BI Jatim serta pelaku UMKM, Mojokerto, Jumat (23/9/2022).

 

Andreas menerangkan, di Mojokerto sendiri banyak potensi, mulai dari industri coklat yang telah ada sejak proses pembibitan sampai bisa meningkatkan ekspor ke Rusia dan juga batik awaris asal Bangkalan yang ternyata mempunyai kualitas standar tinggi internasional. Kesemuanya itu hasil binaan Bank UMKM yang merupakan BPR di Jawa timur. Andreas pun berpesan, agar UMKM menjadi perhatian bersama, karena jika usahanya meningkat dan bisa naik kelas maka UMKM pun bisa maju hingga memasuki pasar internasional.

 

"Pemerintah sudah memberikan perhatian khusus kepada UMKM termasuk dengan memberikan subsidi bunga, sekarang sampai dengan 3 persen namun memang yang sekarang perlu ditingkatkan adalah masalah jalur distribusinya, bagaimana misalkan seperti BPR-BPR yang memang sudah memiliki kemampuan dan terbukti melakukan pembinaan, itu juga bisa menyalurkan bunga KUR yang sudah di subsidi oleh pemerintah," ungkapnya. (afr/aha)



Tujuan tim kunjungan kerja spesifik komisi XI ke Mojokerto ialah ingin melihat bagaimana fungsi pembinaan UMKM yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) melalui kebijakan korporatisasi, perluasan kapasitas dan bantuan akses pembiayaan. Serta melihat pula bagaimana ekosistem UMKM binaan tersebut terutama dalam akses permodalan.